Latar Belakang Dispenda

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, fungsi pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Bagian Pembinaan Finansial dan Materil Seksi Pajak/Retribusi Daerah Pada Sekretariat Kotapraja Pontianak.

Dasar pengelolaan pendapatan daerah adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 1957 tentang Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah, sejalan dengan itu maka pada tahun 1962 untuk mendukung operasional pungutan pajak dan retribusi daerah diterbitkanlah Peraturan Daerah antara lain : Perda untuk mengubah pertama kalinya peraturan dalam pengadaan dan penagihan pajak kereta angin (sepeda) dalam Kotapraja Pontianak, Perda untuk mengubah pertama kalinya peraturan pajak pendaftaran perusahaan Kotapraja Pontianak, Perda untuk mengubah pertama kalinya peraturan pajak kendaraan dalam Kotapraja Pontianak, Perda Kotapraja Pontianak tentang pemungutan pajak pemotongan hewan, Perta Kotapraja Pontianak tentang pemungutan pajak pembangunan tingkat I, Peraturan tentang pajak tontonan umum dalam Daerah Kotapraja Pontianak.

Untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Pontianak, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dibentuklah Dinas Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1978. Seiring semakin berkembangnya dan meluasnya Dinas Pajak Daerah, melalui keputusan nomor 973-1175 tanggal 29 maret 1988, Menteri Dalam Negeri merubah Dinas Pajak Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

Sebagai implemantasi dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak, maka nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, yang selanjutnya dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak.